Jalin Silaturahmi, Gerindra Pastikan Prabowo Bakal Datangi Semua Parpol

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar seusai pertemuannya dengan Prabowo, Rabu (24/4/2024), bahkan menegaskan bahwa partainya siap bekerja sama dengan Gerindra di pemerintahan mendatang. Pernyataan yang sama disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, sehari setelahnya. PKB dan Nasdem merupakan bagian dari Koalisi Perubahan, pengusung pasangan Anies-Muhaimin.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi di Jakarta, Minggu (28/4/2024), mengatakan, tak hanya dengan Muhaimin dan Paloh, Prabowo juga berencana akan bertemu dengan ketua umum parpol lain dari kubu rivalnya. Namun, ia belum bisa memastikan partai mana yang bakal dikunjungi Prabowo terlebih dahulu. Sebab, setiap pertemuan juga mesti disesuaikan dengan jadwal Prabowo yang saat ini tengah menjabat Menteri Pertahanan.

”Ada rencana memang untuk datang ke semua partai politik dalam rangka silaturahmi. Tetapi, waktunya saja yang nanti akan ditentukan karena kebetulan minggu depan Pak Prabowo ada rangkaian kegiatan kementerian, menerima tamu dari luar, dan pergi ke luar kalau saya enggak salah," ujar Dasco.

Bertemu PKS

Belakangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melontarkan sinyal mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Sekretaris Jenderal PKS Aboebakar Al Habsy bahkan menyampaikan akan memberikan karpet merah jika Prabowo hadir memenuhi undangan PKS. Namun, Prabowo tidak memenuhi undangan untuk menghadiri halalbihalal dan tasyakuran milad ke-22 PKS di Kantor DPP PKS, Sabtu (27/4/2024).

Ada rencana memang untuk datang ke semua partai politik dalam rangka silaturahmi. Tetapi, waktunya saja yang nanti akan ditentukan karena kebetulan minggu depan Pak Prabowo ada rangkaian kegiatan kementerian.

Dasco mengungkapkan, Prabowo akan menjadwalkan pertemuan dengan PKS. Namun, lagi-lagi, momentumnya belum dapat dipastikan. ”Kami masih menunggu rangkaian kegiatan (Prabowo) selesai, baru direncanakan lagi,” ucapnya.

Ihwal peluang PKS bergabung dengan barisan pendukung Prabowo-Gibran, Dasco menegaskan bahwa hal tersebut sampai saat ini masih dikoordinasikan dan dikaji bersama dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM). Prabowo akan mendengarkan masukan terlebih dahulu dari seluruh ketua umum parpol koalisi.

Baca juga: Jaga Demokrasi, PDI-P dan PKS Diharapkan Berada di Luar Pemerintahan

”Bahwa kemudian ada pendapat-pendapat yang beragam, itu biasa. Nanti kami akan bahas, kami akan samakan persepsinya, dan kemudian sampai pada satu kesimpulan di mana Pak Prabowo akan mengambil keputusan. Nah, itulah nanti kita akan tahu seberapa besar kemungkinan (PKS akan bergabung dengan KIM) itu baru ketahuannya di situ,” tutur Dasco.

Di sisi lain, terkait pembagian jatah kursi menteri di kabinet mendatang, menurut Dasco, hal tersebut juga masih dikomunikasikan antarparpol pengusung Prabowo-Gibran. Ia pun meminta kepada publik untuk tidak memercayai susunan kabinet Prabowo-Gibran yang beredar di media sosial.

”Nah, untuk itu, kami konfirmasi bahwa tidak ada satu pun versi yang benar. Karena apa? Karena, proses penyusunan kabinet belum dimulai. Komunikasi-komunikasi masih dilakukan. Kemudian, Pak Prabowo masih melihat portofolio yang ada, dan masih melakukan pengkajian kementerian-kementerian yang ada, sehingga terlalu dini rasanya susunan kabinet itu sudah keluar,” kata Dasco.

Menolak PKS

Secara terpisah, Sekjen Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfudz Siddiq melihat bergabungnya tiga partai yang tergabung di Koalisi Perubahan ke Prabowo-Gibran, termasuk wacana PKS ingin bergabung, ini menunjukkan narasi kritis yang diangkat oleh koalisi partai pengusung Anies-Muhaimin pada Pilpres 2024 hanya sekadar gimik untuk meraup suara.

”Pasalnya, setelah rangkaian Pilpres 2024 selesai, Koalisi Perubahan yang diusung oleh Nasdem, PKB, dan PKS itu langsung dinyatakan bubar,” ujarnya.

Ia pun mengkritik sikap PKS yang membuka wacana dan peluang untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran agar masuk dalam kabinet dan mendapatkan jatah menteri di KIM. Menurut Mahfudz, jika PKS menjadi bagian dari KIM, hal itu akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dan massa ideologisnya.

”Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya,” katanya.

Sebab, selama masa kampanye Pilpres 2024, PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran, terutama kepada Gibran, dengan narasi-narasi negatif yang mengadu domba dan membelah masyarakat. ”Seingat saya, selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran,” lanjutnya.

Salah satu contohnya, menurut Mahfudz, adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin pada 2019. Narasi ini, menurut dia, dimunculkan pertama kali oleh PKS.

Mahfudz menegaskan bahwa selama ini Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan yang menjurus pada pembelahan politik dan ideologi. ”Narasi-narasi yang berisiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal, itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo,” ucapnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto tak mempersoalkan manuver Prabowo yang ingin memperbesar koalisinya. Bagi PDI- P, seharusnya para elite sekarang berpikir untuk memitigasi persoalan bangsa serta melemahnya perekonomian di Indonesia.

Baca juga: Pertimbangkan Berbagai Masukan, PDI-P Gelar Rakernas Rumuskan Arah Politik

”PDI-P tetap teguh lebih mendahulukan kepentingan rakyat. Keputusan kami, apakah akan berada di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan, akan diputuskan di rapat kerja nasional yang akan digelar 24-26 Mei nanti,” ungkap Hasto.