Sudirman Said Maju Pilkada DKI Jakarta Jalur Perseorangan

Setelah itu, baik tim pendukung Sudirman maupun Dharma wajib mengantongi 618.968 dukungan yang dibuktikan dengan KTP dan pernyataan dukungan. Jumlah ini juga wajib tersebar minimal di empat wilayah administratif sesuai dengan Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024.

Baca juga: Dharma Pongrekun dan Noer Fajrieansyah Bakal Calon Gubernur Jakarta Jalur Perseorangan

KPU DKI Jakarta akan menunggu tim pendukung melengkapi persyaratan hingga Minggu (12/5/2024). Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi administrasi pada 13-30 Mei 2024 dan verifikasi faktual dalam kurun 3-16 Juni 2024.

”Sudirman Said dan Abdullah Mansuri berkonsultasi kemarin sore. Tim mereka dan Dharma juga telah mengajukan akses silon. Kami tunggu sampai Minggu untuk lengkapi syarat yang akan diverifikasi,” ucap Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya, Jumat (10/5/2024).

KPU DKI Jakarta akan menunggu tim pendukung melengkapi persyaratan hingga Minggu (12/5/2024). Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi administrasi pada 13-30 Mei 2024 dan verifikasi faktual dalam kurun 3-16 Juni 2024.

KPU DKI Jakarta menyediakan meja bantuan bagi tim pendukung Sudirman dan Dharma jika kesulitan memasukkan data ke silon. Pendaftaran hingga verifikasi masih tetap sesuai jadwal.

Dody memastikan silon mampu menyaring data dobel atau lebih dari satu dan data ganda yang ada pada setiap calon perseorangan. Data dobel akan otomatis menjadi satu, sedangkan data ganda akan diklarifikasi langsung guna memastikan satu dukungan.

”Kalau ada 10 KTP yang sama, otomatis jadi 1. Untuk dukungan ganda, nanti diminta pilih atau dukung salah satu,” ujarnya.

Sudirman merupakan salah satu pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 1, Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Pasangannya, Abdullah menakhodai Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Ikatan ini juga mendukung Anies dan Muhaimin dalam Pilpres 2024.

Sudirman yang dihubungi terpisah menuturkan, sejumlah tokoh dan komunitas sudah lama memintanya untuk mempertimbangkan ikut serta dalam Pilkada di Jawa Tengah dan Jakarta. Mereka sampai melakukan berbagai inisiatif, seperti menjajaki persyaratan maju melalui jalur perseorangan.

"Saya menghormati aspirasi mereka. Beberapa partai politik juga berkomunikasi menanyakan keaediaan untuk dicalonkan," tutur Sudirman, Jumat sore.

Dia tengah mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik dan pada waktu yang tepat bakal memutuskan karena maju atau tidak dalam Pilkada adalah urusan publik. Bukan agenda pribadinya.

"Jadi biarkan publik yang mengelola prosesnya," ujarnya.

Jemput PPS

Selain hiruk-pikuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur, Jakarta masih kekurangan petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) di sejumlah kelurahan. Kekurangan ini diatasi dengan perpanjangan pendaftaran dan jemput bola oleh KPU ke lapangan.

KPU DKI Jakarta membutuhkan 801 PPS untuk pilkada. Pendaftaran petugas PPS ini dibuka sejak 2 Mei hingga 8 Mei berbasis daring dan di kantor KPU DKI Jakarta.

”Per kemarin, ada puluhan kelurahan yang jumlah PPS-nya kurang 1-2 orang. Kami berupaya jemput bola dan perpanjang pendaftaran sampai 11 Mei,” ucap Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta Astri Megatari.

Jakarta Timur kekurangan PPS di 16 kelurahan, Jakarta Selatan 23 kelurahan, Jakarta Barat 14 kelurahan, Jakarta Pusat 19 kelurahan, dan Kepulauan Seribu 2 kelurahan.

Baca juga: Pendaftaran PPS Pilkada DKI 2024 Dibuka, Butuh 801 Anggota

KPU DKI Jakarta sudah berkonsultasi dengan KPU wilayah administratif. Selanjutnya berkomunikasi dengan RT/RW agar kekurangan PPS dapat terpenuhi.

”Hari ini tim sudah mulai bergerak. Kami kejar minimal 3 PPS per kelurahan,” ujarnya.